Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dikabarkan telah mempersiapkan sebanyak 230 ribu unit rumah subsidi dengan total anggaran sebesar Rp30,38 triliun untuk 2023. Guyuran anggaran tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur memaparkan bahwa besaran tersebut akan disalurkan melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.
“Untuk 2023 ada sekitar 230.000 rumah yang kita siapkan untuk diberikan subsidi,” kata Fitrah, dalam pemaparannya di acara 99 Group Property Outlook 2023 pada Kamis, 19 Januari.
Dana rumah subsidi itu terdiri atas alokasi dana FLPP sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit, dana Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp3,64 triliun untuk sebanyak 754.004 unit, dan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp0,89 triliun untuk sebanyak 220.000 unit.
“Untuk tahun 2023 itu cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah digunakan pasar tahun sebelum-sebelumnya,” katanya.
Jumlah Rumah Subsidi Masih Jauh dari Kebutuhan Masyarakat
Di sisi lain, Fitrah sangat menyayangkan angka backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah dan jumlah kebutuhan, dari 2020 ke 2022 masih belum menunjukkan perkembangan besar padahal program dan dana yang diguyurkan pemerintah semakin meningkat. Katanya, besaran backlog masih bergerak di kisaran 12,7 juta.
Apalagi, Fitrah menyebut, setiap tahunnya terjadi penambahan keluarga hingga 700 ribu. Karena itulah pihaknya tengah berfokus demi mencapai target nol backlog. “Kita ingin mentargetkan nol backlog rumah. Dan ini tak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kementerian PUPR sempat menyebut alokasi anggaran rumah subsidi itu adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.
Lebih lanjut kementerian juga mengatakan, tahun 2023 akan mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing.
Lalu masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.
“Tahun 2023 kami akan fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna soal Rumah Subsidi pada Rabu, 28 Desember lalu.
